BITUNG - International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Kantor Staf Presiden (KSP), tahun ini kembali menggelar Festival HAM. berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Bitung sebagai tuan rumah.
Kegiatan yang akan berlangsung pada 29-31 Juli 2024 di Kota Bitung Sulawesi Utara. Yang acara Seremonialnya di gelar di lapangan Upacara Kantor Walikota Bitung.
Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pengurus INFID. Khairani Arifin dalam Konprensi Pers bersama-sama Ketua Komnas Ham RI, Walikota Bitung dan Kepala Staf Presiden RI bertemoat di Depan ruang Sepakat Kantor Walikota Bitung Senin (29/07/2024)
Festival HAM Tahun 2024 ini kata Khairani mengusung Tema “Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM, Dan Penguatan Partisipasi Masyarakat Dari Daerah Hingga Nasional”.
Khairani menjelaskan, Festival HAM sejak awal digagas oleh masyarakat sipil, sehingga acara ini harus menjadi kesempatan dan hak penuh setiap warga untuk belajar isu HAM, mendapat perlindungan dan pemajuan HAM, memiliki kebebasan penuh untuk menyampaikan kritik, pendapat, atau solusi atas segala permasalahan HAM di sekitar kita.
" Di tengah menurunnya skor indeks HAM dan demokrasi kita, masyarakat sipil tidak boleh diam. Negara pun harus menjadikan Festival HAM ini sebagai ajang refleksi dan menindaklanjuti catatan-catatan kritis dari masyarakat sipil menjadi kebijakan-kebijakan yang lebih menghormati, memajukan, dan melindungi HAM, ” tegasnya
Diakhir, Ketua Dewan Pengurus INFID ini mengungkapkan Pada Festival HAM 2024 di Kota Bitung, Komnas HAM, INFID, KSP, dan Pemerintah Kota Bitung melibatkan komunitas lokal di Bitung melalui berbagai cara seperti partisipasi aktif, dengan mengundang komunitas lokal untuk berpartisipasi dalam berbagai sesi diskusi paralel; kolaborasi dengan organisasi lokal, bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan kelompok komunitas lokal untuk menyelenggarakan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan mereka.
" Ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pra Festival HAM, yang mencakup Pelatihan Kabupaten/Kota HAM, Goes to Campus, Pelatihan HAM, Gender, dan HIV bagi First Responder Pemenuhan HAM Populasi Kunci, Konsultasi Publik Online, serta kegiatan serial Rembugan Online Masyarakat Sipil Sulawesi Utara – Best Practice Pemajuan HAM, Webinar Ekosistem HAM yang dilaksanakan oleh INFID, dan Diskusi Panel tentang Integrasi Hak Asasi Manusia, Perlindungan Perempuan, dan Anak dalam Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh Pemkot Bitung; pemberdayaan ekonomi lokal dengan memastikan keterlibatan UMKM lokal dalam penyediaan kebutuhan logistik dan akomodasi; juga menyertakan pertunjukan seni dan budaya lokal sebagai bagian dari acara untuk memperkenalkan kekayaan budaya Bitung kepada peserta." Pungkas Khairani
Sementara itu, Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro menyampaikan, Pada sisi demokrasi dan pemenuhan HAM, dengan adanya pergantian Presiden dan Kepala Daerah, termasuk perangkat pemerintahan akan berdampak secara signifikan terhadap prioritas dan pendekatan terhadap bidang demokrasi dan HAM yang beririsan.
" Festival HAM 2024, merupakan forum strategis untuk menjawab persoalan HAM yang sesuai dengan konteks hari ini sehingga dapat menghasilkan agenda-agenda yang patut menjadi fokus dan atensi bersama pemerintah pusat hingga daerah. Termasuk bagaimana pemerintah ke depan harus menunjukkan dan menyelesaikan tanggungjawabnya dalam hal penyelesaian masalah HAM yang belum tuntas." Tegasnya
Lanjut dikatakannya. bahwa dari sisi penguatan partisipasi masyarakat dari daerah hingga nasional merupakan upaya menciptakan ruang aman dan inklusif bagi masyarakat di perkotaan hingga ke desa-desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat dan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip HAM.
Festival HAM sambungnya juga merupakan ruang inspirasi untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran bersama tentang konsep Kabupaten/Kota berbasis HAM oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM.
Dan juga menjadi momentum untuk merayakan praktik-praktik baik pelaksanaan pembangunan dan berkeadilan sosial dengan memperhatikan budaya lokal oleh pemerintah Kabupaten/ Kota di Indonesia.
Festival HAM tahun 2024 ini kata dia, menandai tahun ke-11 penyelenggaraannya, sekaligus merayakan satu dekade pertama yang telah kita lewati.
Momentum ini menjadi pengingat pentingnya pelaksanaan Festival HAM bagi pemangku kewajiban (duty bearer) maupun pemangku hak (right holder), serta memperkuat komitmen kita dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Juga merupakan platform untuk mempererat kolaborasi, berbagi praktik terbaik, dan mengembangkan solusi inovatif untuk tantangan HAM yang terus berkembang.
" Sebagai pemangku kewajiban, para pimpinan daerah perlu diberikan lebih banyak ruang untuk bertukar ide dan pengalaman baik dalam praktik HAM, khususnya dengan pimpinan daerah lain dan peluang kolaborasi bersama mitra kunci lainnya. Sementara sebagai pemangku hak, masyarakat dan komponen kelompok/komunitas sipil juga perlu diberikan pemahaman substansi HAM yang tidak hanya berbasis elit namun juga mencakup HAM sehari-hari, ” tutup Atnike Nova Sigiro
Ditempat yang sama. Wali Kota Bitung Ir Maurits Mantiri MM mengungkapkan jika Pemkot Bitung sangat bangga dengan ditunjuknya Bitung sebagai pelaksana Festival HAM ini. Terlebih Bitung merupakan kota di Indonesia Timur pertama yang menjadi tuan rumah Festival HAM.
“Semoga Kota Bitung bisa menghasilkan poin-poin penting penuntasan kasus HAM dan Pelaksanaan HAM ke depan, ” imbuhnya
Walikota juga menyampaikan, Pemkot Bitung sangat berharap Festival HAM ini menjadi forum bagi para pimpinan daerah untuk bertukar ide dalam pengalaman dan praktik baik pemenuhan HAM di wilayah masing-masing.
“Setidaknya para pimpinan daerah bisa menjangkitkan praktik baik yang sudah dilakukan dan menciptakan peluang kolaborasi antarmitra serta Masyarakat, ” tukas Wali Kota Bitung Maurits Mantiri.
Dikesempatan yang sama, Deputi V Kantor Staf Presiden. Menngungkapkan bahwa Lebih dari sepuluh tahun penyelenggaraan Festival HAM, dampak nyata yang ada yaitu sudah semakin banyak kabupaten/kota yang peduli dengan isu HAM dan menjadikan HAM sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada masyarakat.
Hal ini kata dia, merupakan kemajuan konkret di daerah-daerah di Indonesia yang merupakan buah manis dari kegiatan Pelatihan Kabupaten/Kota HAM yang dilakukan setiap tahun oleh INFID dan Komnas HAM.
Kemajuan ini misalnya, terlihat dari lahirnya sejumlah Peraturan Daerah (Perda) di beberapa wilayah terkait perlindungan anak, Perda bagi kelompok disabilitas, serta Perda perlindungan HAM lainnya.
Runadi Ahnad juga membeberkan. Kantor Staf Presiden mengawal komitmen pemerintah dalam perlindungan dan pemenuhan HAM. Beberapa di antaranya mengawal penuntasan penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu, undang-undang tentang penyandang disabilitas, Rencana Aksi Nasional HAM, dan yang terbaru Peraturan Presiden tentang Bisnis dan HAM.
Sementara, sejak 2017 jelasnya, keterlibatan aktif KSP di Festival HAM menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa sinergi dan berbagi pengalaman praktik baik dari banyak pihak salah satunya Pemerintah akan berdampak lebih banyak daerah yang terus berinovasi dalam upaya perlindungan hak asasi manusia.
“Penyelenggaraan Festival HAM menjadi episentrum untuk melakukan dialog, berbagi pengalaman praktik baik dari banyak daerah lain, termasuk menjadi proses refleksi terhadap kekurangan, kesalahan, atau kegagalan yang mungkin terjadi dari berbagai pihak. Terbuka dan terus berbenah ke arah yang lebih baik lagi, yang berperspektif HAM, saya yakin dapat membawa kebaikan bagi seluruh warganya, " tandasnya. (AH)
Berita terkait
Rekomendasi
