Abdul Halik Harun
BITUNG - Sejumlah Pemilik toko di pusat Pertokoan Kel. Bitung Timur Menolak Penagihan iuran Pengamanan Satpam Pertokoan. Pasal, penarikan iuran bulanan tersebut oleh pemilik usaha pertokoan di anggap ilegal oleh sebab Kepengurusan Satpam sudah sekian lama tidak lagi ada, baik kejelasan dan bahkan keabssahannya perlu dipertanyakan
Menurut sejumlah pemilik usaha pertokoan bahwa Satpam Pertokoan itu sudah tidak ada bahkan Fakum sejak meninggal Ketua Pengurus Satpam Pertokoan Handry Galak, sudah tidak ada koordinasinya dan penanggungjawabnya.
" Ini perlu dipertanyakan adanya iuran Keamanan yang tidak diketahui untuk apa, dan untuk siapa, tentunya itu harus diperjelas. Kami bukan tidak ingin membayar iuran Keamanan tersebut. Namun kami hanya ingin Keabsahan, dan kejelasan. Supaya kami tidak salah sasaran. Jadi semua di perjelas dulu, " tegas salah satu Pemilik toko. Sabtu (23/07/2022)
" Dan mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, kami memgusulkan kalau bisa penanganannya langsung saja oleh pihak Perumda melibatkan Satpol dengan berkoordinasi pihak Kepolisian setempat. " tambahnya.
Disisi lain salah satu Organisasi di kota Bitung dengan nama LSM PMM yang dipimpin Ketua Fekky Tirayoh mengkleim bahwa untuk pengamanan pusat pertokoan saat ini adalah di bawah tanggung jawab LSM PMM Kota Bitung.
Menurutnya, dari keterangannya pada Media ini bahwa dalam rangka penangnan Keamanan di Pusat pertokoan di kota Bitung pihaknya telah mendapatkan restu Polda Sulut.
" Setelah mengajukan permohonan terkait pengamanan di Pusat pertokoan kota Bitung kami LSM PMM mendapatkan restu Polda Sulut." ungkapnya.
Dan berkaitan dengan hal itu, Koordinator Pengurus Satpam Versi LSM PMM Ini mengatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dan membicarakannya dengan pemilik pertokoan.
":Kemarin kami sudah mengadakan pertemuan dan membicarakan hal itu bersama pemilik toko, yang juga dihadiri sejumlah anggota DPRD Kota Bitung dan Unsur Polda Sulut, jadi kami punya dasar hukumnya, bukan ilegal, " tandasnya.
Di sisi lain pemerhati kota Bitung Darma Baginda bahwa kontroversi pengurus Satpam di Pertokoan kota Bitung sebaiknya di rapatkan kembali agar tidak terjadi polemik. Kedua belah pihak sebaiknya dipertemukan.
" Antara Pengurus Satpam yang ada saat ini dan pemilik toko serta pelaku usaha lainnya itu, lakukan kembali pertemuan dan bicarakan hal ini, untuk memperjelas masalah. Dan untuk penagihan iuran keamanan baik pertokoan, Bank-bank dan bahkan di cafe-cafe itu harus diperjelas supaya tidak ada kesan terindikasi ilegal."tukasnya (***)
Syafruddin Adi 
