Di Kegiatan Sostek Pemasyarakatan, Kalapas Bitung, Syukron Hamdani Terima Sertifikat Ijin Klinik

MANADO - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Bitung Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara menerima Sertifikat Izin Klinik dalam kegiatan Sosialisasi Teknis (SOSTEK) Pemasyarakatan,   Yang dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara Ronald Lumbuun. Senin (27/03/2023)

Baca juga: Menparekraf, Sandiaga Uno Dukung Bitung Masuk Unesco Creative Cities Network Bidang Gatronomi

Kegiatan yang digelar di Grand Luley Manado ini  diikuti oleh seluruh jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Sulawesi Utara..

Diketahui bahwa izin klinik merupakan salah satu hal yang paling penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada Warga Binaan, sebab tanpa adanya izin tersebut maka poliklinik di setiap Lapas dan Rutan tidak bisa beroperasi.

Baca juga: Hengky Honandar Buka Acara Lintas Sektor Program Nasional Keamanan Pangan BPOM

 Sama halnya disampaikan  Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi (Dirwatkeshab) Kemenkumham RI Elly Yuzar dalam paparannya terkait pentingnya izin klinik. Bahwa  tanpa adanya Izin tersebut, ungkapnya maka pelayanan  akan dianggap sebagai Malpraktik.

" Ingat negara harus menjamin kesehatan rakyatnya sekalipun berstatus Warga Binaan/Narapidana." Tandasnya

Baca juga: Malam Deklarasi Basudara Maluku, Maurits; Jangan Siasiakan Program Pemerintah

 

Kakanwil menegaskan kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka.UPT) untuk segera menindaklanjuti percepatan target capaian izin klinik.

Baca juga: Dilantik Walikota, Theno Resmi Nahkodai PASI Bitung

"Kembali saya tegaskan kepada seluruh Ka.UPT untuk turun secara langsung dalam pengurusan Izin Klinik." tegasnya.

Terkait Hal tersebut  Kakanwil pun berhatap untuk mengoptimalkan percepatan dalam penerbitan Izin Klinik pada masing-masing satuan kerja.

Baca juga: Dorong Ekonomi Kerakyatan, Walikota Bitung Resmikan Penggunaan Bioflok

 "Saya berharap sebelum puncak peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) ke-59 nanti seluruh UPT Pemasyarakatan di Sulawesi Utara sudah memiliki izin klinik." Tutupnya. (***)